 |
| (Foto: batamcrimenews.com) |
BATAMCRIME NEWS.COM | BATAM –Kepolisian Resor Kota (Polresta) Barelang menggelar konferensi pers terkait pengungkapan sindikat pencurian infrastruktur utilitas publik yang diistilahkan sebagai komplotan "Rayap Besi", pada Kamis (2/4/2026). Ekspos kasus yang dihadiri langsung oleh Kapolda Kepulauan Riau, Wali Kota Batam, dan Kapolresta Barelang ini menegaskan klasifikasi kejahatan tersebut sebagai ancaman tingkat tinggi (high-level threat) terhadap ketahanan infrastruktur perkotaan.
Berdasarkan paparan kronologis dan bukti material (corpus delicti) yang disita, sindikat ini beroperasi dengan menargetkan komponen logam dan perangkat keras elektronik bernilai ekonomis tinggi. Beberapa objek vital yang menjadi sasaran perusakan meliputi instrumen kotak pengendali lampu lalu lintas yang dieksekusi pada Minggu (29/3/2026), modul perangkat menara telekomunikasi penyedia layanan seluler, hingga pemotongan kabel lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam volume signifikan.
Menyikapi eskalasi kejahatan ini, Wali Kota Batam bersama Kapolda Kepri menyoroti adanya pergeseran paradigma valuasi kerugian. Skala kejahatan tidak lagi dititikberatkan semata pada kalkulasi finansial material yang dicuri, melainkan pada kelumpuhan fungsional fasilitas umum yang mendisrupsi standar keselamatan mobilitas warga dan stabilitas jaringan komunikasi. Tindakan destruktif sindikat ini dinilai mencederai agenda percepatan pembangunan infrastruktur dan penghijauan yang tengah dioptimalkan oleh pemerintah daerah.
Merespons anomali keamanan teritorial tersebut, Wali Kota Batam secara tegas mendesak optimalisasi partisipasi sipil (community policing). Warga diimbau untuk tidak bersikap pasif dan proaktif memonitor indikasi kriminalitas di tingkat akar rumput. Setiap temuan aktivitas mencurigakan di sekitar utilitas publik agar segera dilaporkan kepada rantai komando penegak hukum guna memutus ruang gerak pelaku kejahatan. Sinergitas integratif antara aparatur negara dan elemen masyarakat dinilai sebagai instrumen prasyarat yang krusial untuk menjaga kondusivitas wilayah demi kelancaran pembangunan daerah. (R/epin)